Makin Liberal Dan Pro Asing, Ekonomi Makin Hancur

Opini dan Feature
Bagikan

Oleh : Annida Indah Khofiyah
(Siswi SMK NEGERI 2 MAJENE)

Sistem perekonomian adalah bagian yang terpenting untuk menopang suatu negara, karena sistem perekonomian termasuk dalam suprastruktur suatu negara. Hancurnya regulasi suatu negara dalam menjalankan perekonomian dapat berakibat fatal bagi kelangsuangan hidup warga negara. Melalui Detikfinance, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian global memberikan dampak pada beberapa sektor industri di tanah air.

Beberapa industri yang terdampak merupakan salah satu penyetor besar penerimaan negara. Sayangnya, mantan direktur pelaksana bank dunia ini tidak menyebutkan berapa penerimaan negara yang sudah dikantongi pemerintah hingga saat ini. Target penerimaan negara ditargetkan Rp. 2.165,1 triliun ditahun 2019.

Jumlah ini setara dengan 54,93 persen dari target. Penerimaan negara semakin seret setelah PNBP juga mengalami penururnan yang cukup besar yakni 9,5 persen hingga akhir September 2019. Setoran PNBP SDA nonmigas juga mengalami penurunan 9,2 persen. Sri Mulyani mengatakan, “sumber penerimaan PNBP SDA dikarenakan menguatnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta penururnan harga acuan minyak mentah Indonesia (ICP), serta beberapa penurunan harga komoditas seperti batubara. Tidak hanya itu, ketidakpastian global juga memberikan dampak terhadap aliran modal baik jangka pendek dan menengah ke Indonesia dan juga neraca perdagangan.”

Menurut IDTODAY.CO, pengangguran Indonesia tertinggi ke-2 di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur. Indonesia tertinggal dari Laos dan Kamboja, yang secara berurutan mencatatkan 0,60 persen dan 0,10 persen pengangguran dalam data BPS.

BACA JUGA  Di Era Rezim Ini, Koruptor Makin Berjaya

Artinya, ini memang menjadi angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Padahal beberapa waktu mendatang Indonesia sedang menghadapi periode krusial bonus demografi. Kepala Generasi Muda Indonesia (GSM) Muhammad Nur Rizal, jumlah generasi milenial yang berusia 20-35 tahun mencapai 24 persen, setara dengan 63,2 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun).

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi tantangan zaman yang terus berubah, khususnya terkait polemik bonus demografi. “ketika proporsi anak muda Indonesia yang besar itu ternyata tidak cukup produktif atau bermental lemah, maka jumlah besar itu akan menjadi bencana demografi sehingga niat bangsa ini untuk keluar status negara low-middle income akan terlambat”, ujarnya.

Resiko naiknya jumlah pengangguran bisa terjadi dalam konteks ini, apalagi pendidikan kita tidak menyiapkan mereka untuk menghadapi zaman yang kian tak pasti. “ketika banyak jenis pekerjaan digantikan oleh mesin, serta SDM dihadapkan pada tantangan yang belum pernah ada sebelumnya, mental kuat dan kreativitas menjadi kunci utama untuk sukses.” Itu berarti pendidikan harus memusatkan perhatian pada pengembangan karakter yang fleksibel dan tahan banting untuk menghadapi transisi yang super cepat di era evolusi internet.

Padahal pihak pemerintah telah mencanangkan bahwa akan membuka 10 juta lowongan kerja bagi masyarakat yang menganggur. Namun, kenyataan demikian berbanding terbalik, masih banyak diluar sana masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tetap miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki bakat dan skill di bidangnya masing-masing namun tetap saja mereka menganggur. Alasan dibalik mereka menganggur adalah dikarenakan tidak adanya uang untuk membiayai pendaftaran lowongan kerja tersebut. Lalu bagaimana dengan siswa SMK yang lulus bisa langsung siap kerja? Sedangkan banyak lowongan kerja yang terbuka namun tidak satupun terbuka untuk masyarakat biasa melainkan hanya terbuka untuk para investor-investor saja. Lalu mengapa para investor ini semakin banyak berkeliaran di Indonesia sehingga menutup semua lowongan kerja bagi masyarakat itu sendiri? Jawabannya ialah karena para investor ini memiliki manfaat dan keuntungan yang besar bagi pemerintah sehingga kecil kemungkinan terjadi kerugian. Beda halnya dengan rakyat yang memiliki kerugian yang jauh lebih besar karena tidak memiliki modal sama sekali.

BACA JUGA  Mencoba Menulis Antara Keterkaitan UU ITE dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kegagalan pembangunan ekonomi di rezim saat ini semakin membuka kesadaran rakyat akan rusaknya sistem yang diberlakukan oleh rezim itu sendiri dimana kesejahteraan rekyat makin merosot, kelaparan merajalela, pengangguran dimana-mana dan semakin beratnya beban hidup dengan naiknya tarif beraneka layanan publik.

Itu dikarenakan makin liberalnya sistem pemerintahan hari ini dan lebih mementingkan kepentingan investor. Investor ialah penanam modal atau pemilik modal yang menguntungkan bagi pemerintahan, beda halnya dengan rakyat yang bukan pengusaha (investor) melainkan hanya rakyat biasa yang notabenenya tidak memiliki modal sama sekali.

Oleh karena itu, banyak rakyat yang menjadi pengangguran dikarenakan tidak adanya modal sehingga rakyat akan semakin sengasara dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Penerapan sistem dengan asas sekuler-liberal hanya menguntungkan pihak korporasi atau para pemilik modal dan merugikan masyarakat secara umum. Dimana kebijakan-kebijakan atau program baru yang dijalankan oleh pemerintahan ini menyengsarakan dan membebani rakyat. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang berimbang adalah sebagian dari tantangan ekonomi global yang dihadapi dunia saat ini.

BACA JUGA  RUSAKNYA SEKULARISME, MENGANCAM MORAL BANGSA

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan erat dengan distribusi kekayaan. Kenyataannya, manusia memang ingin memilki kekayaan agar dapat bertahan hidup. Islam telah menjelaskan mana yang oleh dan mana yang tidak boleh dimiliki. Kepemilikan manusia atas barang-barang tersebut tidak mengharuskan adanya transaksi dan kontrak baru , karena persoalan sesungguhnya terletak pada cara-cara yang dibenarkan syariat untuk menambah kekayaan. Ini berarti bahwa islam dapat dipakai selamanya, bukan hanya untuk masa tertentu saja. Inilah yang menyebabkan islammasih bisa diterapkan saat ini, dan dijadikan sebagai solusi persoalan-persoalan yang dihadapi manusia.

Maka dengan ekonomi Islam, negara mampu terbebas dari buruknya sistem ekonomi liberal. Hanya sistem Islamlah yang bisa mengangkat keterpurukan negeri ini, melepaskan hegemoni Barat di berbagai sektor. Sistem yang merupakan interpretasi dari Alquran. Sistem paripurna yang mampu mengatur segala hal. Wallaahu a’lam bi ash-shawaab


Bagikan