Mendagri Sebut Hampir Semua Kepala Daerah Berpotensi Melakukan Korupsi

Anti Korupsi
Mendagri Tito Karnavian

SULBAR99.COM-JAKARTA, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, hampir semua kepala daerah berpotensi untuk melakukan korupsi.

Dikutip dari CNN Indonesia, Mendagri yang dijumpai wartawan, usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) dengan tegas mengatakan, dirinya tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah.

“Apa benar, saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit (omong kosong), saya enggak percaya,” kata Tito.

BACA JUGA  Penerima DAK SMA Diduga Sering Didatangi Pihak Ketiga. Ikhsan : Hati-Hati Kelola DAK

Dirinya pun tidak heran dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan korupsi. Dia mengatakan modal untuk menjadi kepala daerah tidak sebanding dengan gaji yang diterima selama menjabat lima tahun.

“Bayangkan, dia mau jadi kepala daerah, mau jadi bupati itu Rp30 miliar, Rp50 miliar, (sementara) gaji Rp100 juta, taruhlah Rp200 juta, kali 12 [bulan] itu Rp2,4 miliar, kali lima tahun itu Rp12 miliar, yang keluar Rp30 miliar, rugi enggak?” ujar Tito.

BACA JUGA  ASN yang Telah diPTDH Benarkah Akan Diaktifkan Kembali Oleh Pemerintah?

Berkaca dari hal itu, mantan Kapolri tersebut menyarankan agar survei dan riset secara akademik dilakukan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005.
Menurutnya, survei dan riset akademik itu penting untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

BACA JUGA  LAKI Sorot Pembangunan Bendungan Yang Menelan Anggaran 4 M di Desa Simbang

“Kalau (pilkada langsung) dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” katanya.

Tito melanjutkan, Kemendagri akan melakukan survei dan riset akademik tersebut. Ia pun mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut melakukan evaluasi.

Menurutnya, solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada harus ditemukan agar tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap karena terlibat kasus korupsi. (ih)