Korupsi Semakin Menggurita

Opini dan Feature
Bagikan

Ilustrasi

Oleh : Ummu Khalid

Di Indonesia, korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, hampir tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Rezim berganti, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat.

Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK).

Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK dibentuk sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Dalam Pasal yang dimaksud menjelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyeledikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

BACA JUGA  'DIPLOMASI LUNAK' CUKUPKAH UNTUK MEMBELA NEGARA?

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak membuat jera para pelaku korupsi.Terbukti bahwa sejak keberadaan lembaga tersebut kasus korupsi bukannya berkurang tapi malah semakin bertambah. Data per 31 desember 2018 tercatat ada 887 perkara yang ditangani dan yang paling banyak adalah perkara suap menyuap, mencapai 564 perkara yang melibatkan lebih dari seribu orang.

Pelaku korupsi terbanyak datang dari pejabat publik yaitu para anggota DPR dan DPRD, sebanyak 255 perkara. Kemudian Kepala Daerah berjumlah 110 perkara. Selain itu ada 27 menteri dan kepala lembaga yang dijerat, dan 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat eselon I, II, dan III. Tidak sampai disitu, bahkan ketua DPR RI, ketua DPD, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Melihat semakin masifnya KPK dalam menangkapi setiap pelaku korupsi, tiba-tiba sidang paripurna DPR RI menyepakati untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002. Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU KPK dengan alasan untuk menyempurnakan dan semakin menguatkan sistem kerja KPK dalam mengatasi permasalan korupsi. Revisi UU KPK yang telah disahkan per 16 september 2019 dipandang oleh publik dan lembaga KPK adanya beberapa pasal yang mengandung unsur pelemahan kinerja KPK dan mempersempit ruang gerak KPK dalam upaya memberantas korupsi.

Misalnya, kewenangan melakukan penuntutan yang selama ini dimiliki KPK, hendak dihapuskan oleh DPR (lihat pasal 1 ayat 3, pasal 6 bagian c, pasal 7 bagian a; Draft Revisi UU KPK No 30/2002). Dalam Revisi UU KPK, menunjukkan keinginan pemerintah dan DPR agar KPK lebih fokus pada upaya pencegahan, sehingga posisi KPK tidak lagi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi tapi menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Jelas ini akan semakin menambah jumlah kasus korupsi di Indonesia.

RUU KPK dipandang sebagai salah satu realita yang dapat menghambat gerakan pemberantasan korupsi . Bukan hanya itu, fakta lain bahwa DPR dan pemerintah juga telah bersepakatuntuk mengesahkan RUU No 12 Thun 1995 tentang pemasyarakatan. Yang Salah satu poinnya adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme. Fakta ini kemudian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pemberantasan korupsi adalah sistem.sistem yang berlaku yaitu sistem demokrasi membuka peluang besar bagi para koruptor.

BACA JUGA  Grasi Pelaku Pedofili Mengancam Generasi

Hal ini kemudian memicu munculnya berbagai aksi demonstrasi dikalangan akademisi mahasiswa sebagai bentuk dari aspirasi rakyat untuk menolak RUU KPK dan menuntut pemerintah untuk mengeluarkan perpu. Namun suara suara KPK, suara mahasiswa, suara rakyat hanya dianggap sebagai angin lalu. Korupsi dipicu oleh keinginan manusia untuk mendapatkan kekayaan dengan cara pintas.

Korupsi juga muncul karena aturan perundang-undangan yang carut marut. Tapi ada faktor yang lebih dominan mempengaruhi sehingga para cukong melakukan korupsi, tidak lain adalah sistem yang diberlakukan yaitu sistem demokrasi-kapitalis.

Pada prinsipnya demokrasi didasarkan pada paham sekuler, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Dengan prinsip ini kemudian mereka menerapkan aturan Allah pada saat beribadah saja, sementara untuk permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan pemerintahan itu diatur sesuai dengan kehendak manusia. Sistem demokrasi-kapitalis ini telah menjadikan masyarakat menerapkan nilai-nilai kebebasan dalam kehidupan. Dan terbukti dengan kebebasan itu sendiri telah membentuk pribadi buruk yang mengarah pada kerusakan, termasuk didalamnya tindakan korupsi.

Sistem demokrasi juga diterapkan dalam pemilu dan pilkada, dan ini jugalah yang mendorong para cukong terjerat korupsi. Kenapa? Karena proses pemilu dan pilkada itu butuh dana yang sangat besar. Sehingga salah satu cara mendapatkan modal besar itu adalah korupsi, selain dari adanya koorporasi dengan para pemilik modal. Inilah konsekuensi Sistem politik demokrasi yang mahal. Sehingga sangat jelas bahwa kasus korupsi yang berkembang di indonesia adalah kasus sistemik.

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi tapi sejauh ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Kita butuh konsep yang khas dan aturan yang tegas. Melihat akar permasalahan kasus korupsi itu ada pada penerapan sistem demokrasi, maka mengatasinya harus ada perubahan sistemik. Yang dengannya mampu membentuk kepribadian yang bertakwa, jujur, amanah yang selalu mengikatkan diri dengan syariah Allah swt.

BACA JUGA  Mencintai Nabi Muhammad SAW

Firman Allah SWT dalam surah Almukminun ayat 8:
Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia).(Ibn Abbas Tanwir Miqbas, Tafsir surat Almukminun ayat 8)

Islam merupakan agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan. Dalam pandangan Islam kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Alquran dan Hadis). Artinya kepala Negara (Khalifah) yang diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan Hadis.

Begitu pula pejabat-pejabat yang diangkat juga untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Dalam Khilafah Islamiyyah pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah/Majelis Wilayah berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi. Karenanya pemilihan dan pengangkatannya bisa mendapatkan kandidat yang betul-betul berkualitas, amanah dan mempunyai kapasitas serta siap melaksanakan Alquran dan Sunnah.

Dalam islam ketika ada pejabat atau oknum yang korupsi maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Dalam pengertian syariah,korupsi tidak termasuk kategori mencuri maka kejahatan ini tidak termasuk dalam ketegori hudud. Tetapi, masuk dalam wilayah ta’zir, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksinya bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.

Karenanya menjadi kewajiban kita bersama untuk terus memperjuangan syariat islam agar segera diterapkan dibumi pertiwi Indonesia dan diseluruh penjuru alam. Sehingga terwujud islam Rahmatallilalamin. Wallahu a’lam bi ash showwab


Bagikan