Grasi Pelaku Pedofili Mengancam Generasi

Opini dan Feature
GRASI. Kepala Staf kepresidenan Moeldoko ketika menyampaikan grasi presiden terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap siswa JIS dengan pertimbangan kemanusiaan. (ist)

Oleh: Maryani
Profesi : Ibu Rumah Tangga

Kasus Pelecehan Seksual kembali marak diperbincangkan ditengah publik, dikarenakan terpidana kasus Pelecehan Seksual yang juga mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) Neil Bantleman telah bebas dari tahanan Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Neil dibebaskan karena mendapat Grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden No.13/G tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019. ‘’ Sudah bebas dari Lapas kelas 1 Cipinang tanggal 21 Juni 2019,’’ kata Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Kompas. Com, Jumat(12/7/2019).

Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan Pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda Pidana senilai Rp 100 juta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis Neil Bantleman hukuman penjara selama 10 tahun pada April 2015. Atas putusan Banding yang dilakukan oleh pengacara Neil Bantleman maka Jaksa mengajukan Kasasi ke MA dan akhirnya Majelis Kasasi menambah hukumannya menjadi 11 tahun penjara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Presiden Joko widodo memberi Grasi untuk terpidana pencabulan anak, atas dasar kemanusiaan. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak agar Pemerintah memberikan penjelasan kepada publik mengenai pertimbangan apa saja dibalik pemberian Grasi bagi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semestinya Pemberian Grasi ini mampu memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. “ Pemberian Grasi ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah sendiri dalam mencegah dan melindungi anak anak dari para pelaku kejahatan seksual,’’ ujar ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Hasto berpendapat , padahal sebelumnya pemerintah telah menyatakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak bahkan UU Perlindungan Anak turut direvisi, juga pemberian Grasi tersebut bertentangan dengan Perpu yang telah ditandatangani Presiden yakni Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

BACA JUGA  Makin Liberal Dan Pro Asing, Ekonomi Makin Hancur

Mengapa harus diberikan kepada pelaku kejahatan yang justru membahayakan masa depan generasi bangsa, mengapa tidak diberikan kepada mereka yang lebih layak seperti Ustad Abu Bakar Basyir, nenek pencuri beras, nenek pencuri cokelat dan masih banyak yang layak berhak
mendapatkan Grasi, sehingga Banyak dari kalangan elit politik dan dari kalangan Perlindungan Anak mempertanyakan alasan Jokowi memberikan Grasi terhadap kejahatan seksual Anak. Bahkan hal ini telah sampai pada pengkajian oleh beberapa pengamat politik bahwa alasan dibalik pemberian Grasi ini ialah lemahnya Negara menghadapi pelaku kriminal terutama warga asing yang akan berefek kepada aturan diplomasi Negara. Jika memang Grasi ini bertentangan dengan UU perpu sebelumnya maka sudah jelas bahwa kasus pedofolia tidak akan mendapatkan solusi tuntas malah akan membuat kasus pedofilia makin marak karena tidak ada hukum yang tegas kepada pelakunya. Pedofilia faktanya merupakan penyakit menular yang membahayakan moral dan kualitas generasi masa depan. Inilah realita hukum dalam demokrasi yang bisa dipermainkan dan dirubah sesuai kondisi, membuat para orang tua semakin was- was ketika
meninggalkan anak-anak mereka disekolah atau ditempat lainnya.

BACA JUGA  Bahaya Sekulerisme Bagi Generasi

Seharusnya, kekuasaan bagi seorang muslim yang diberi amanah untuk memimpin mampu menjadikannya menerapkan aturan Allah SWT bukan mengikuti aturan yang bersumber dari manusia. Pemimpin dalam Islam yang disebut Khalifah bertugas layaknya Perisai memberi perlindungan, kenyamanan, keamanan, keadilan, kesejahteraan kepada rakyatnya baik Muslim maupun Non Muslim dengan aturan Islam. Dengan demikian Khalifah akan memastikan para generasi baik Muslim maupun Non Muslim yang dalam suakanya akan dilindungi dari segala hal yang merusak seperti pedofil.

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai dengan fakta perbuatannya sehingga tidak boleh dilaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan hukum syariah Islam. Pertama, jika yang dilakukan adalah perbuatan zina, maka hukumannya adalah hukuman untuk pezina yaitu dirajam jika sudah Muhshan atau sudah menikah atau dicambuk seratus kali jika bukan Muhshan. Kedua, jika yang dilakukan adalah sodomi maka hukuman yang harus diberikan adalah hukuman mati, bukan yang lain. Ketiga, jika yang dilakukan adalah pelecehan
seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homosexsual maka hukumannya ta’zir yang ditentukan oleh khalifah.

BACA JUGA  Mencoba Menulis Antara Keterkaitan UU ITE dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Inilah Solusi Praktis Negara Islam dengan sistem Khilafah, adapun dalam keluarga dan masyarakat memastikan lingkungan dalam kondisi ketaatan sehingga orang akan malu bermaksiat. Maka hukum siapa yang lebih baik untuk diterapkan selain hukum Allah SWT dalam naungan Khilafah Islamiyyah ?! Wallahu a’lam bi ash-shawab.