Produksi Film Berbalut Liberalisasi

Opini dan Feature
Bagikan

Oleh : Fani Vionita G
Siswa SMK Negeri 2 Majene

Film remaja garapan starvision plus “Dua Garis Biru” telah menghiasi layar bioskop di seluruh Indonesia sejak 11 juli 2019 lalu. Sebelum muncul dimuka publik, flim yang disutradarai oleh Gina S Noor cukup mencuri perhatian, bahkan “Dua Garis Biru” meraup setengah juta penonton setelah tiga hari tayang.


Mengusung isu yang kerap kali tabu diperbincangkan, membuat “Dua Garis Biru” mendapatkan pro dan kontra diawal teaser. Pasalnya “Dua Garis Biru” dianggap film yang tidak pantas untuk dikomsumsi khalayak umum karena adanya adegan-adegan dewasa yang dipertontonkan, serta menggambarkan kehidupan para remaja dengan pergaulan bebasnya. Maka sangat disayangkan jika film semacam ini tayang di bioskop dan lulus lembaga sensor film Indonesia.


“Beberapa scene di trailer menunjukkan proses pacaran sepasang remaja yang melampaui batas, terlebih ketika menunjukkan adegan berduaan di dalam kamar yang menjadi rutinitas mereka. Scene tersebut tentu tidak layak dipertontonkan pada generasi muda, penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa tontonan dapat mempengaruhi manusia untuk meniru dari apa yang telah ditonton”, isi dalam petisi, dilihat detikHOT, Rabu (1/5/2019)

BACA JUGA  Diskusi Lingkungan TADABBUR ALAM

Maraknya film berbalut liberalisasi ini tidak lepas dari sistem liberal yang mengagungkan kebebasan. Industri perfilman yang seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat, justru menjerumuskan generasi pada pergaulan bebas. Perfilman yang seharusnya memberikan edukasi bagi masyarakat dan negara, malah dijadikan sebagai sarana untuk meraih
keuntungan sebesar besarnya, meskipun membawa kerusakan. Selama ada yang berminat dan menjanjikan keuntungan, film akan dibuat dengan judul dan trailer yang menjual. Ditambah lagi tidak adanya regulasi yang membatasi industri film saat ini. Bahkan sebaliknya, didukung oleh Pemerintah sebagai industri kreatif yang menggiurkan. Industri kemajuan
yang memanfaatkan kemajuan teknologi RI 4.0 sungguh dianggap sebagai sumber pundi-pundi emas pada negara kapitalis yang mengendalikan bisnis ini.

BACA JUGA  HIJRAH MEWUJUDKAN ISLAM KAFFAH

Ini artinya rezim saat ini tidak berdaya mengendalikan arus liberalisasi (kebebasan) yang menghancurkan generasi melalui perfilman. Masyarakat yang miskin imannya pun dibiarkan berperang melawan bombardir virus nilai-nilai yang merusak dan sajian intensif media yang mendorong kemaksiatan.

Padahal dalam Islam, ketika menggunakan media massa seperti film harus diselaraskan dengan pembinaan generasi sesuai dengan tujuan pembentukan kepribadian Islam dalam diri mereka. Sebab film dalam islam ditayangkan dalam rangka dakwah dan edukasi bagi masyarakat serta mampu mengendalikan produksi film. Film yang diproduksi berisi konten- konten yang mendidik, berisi hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana kehidupan bernegara sesuai tuntunan syariat. Oleh karena itu, negara memiliki peran utama dalam mengendalikan produksi film dan tidak boleh berlepas tangan. Akankah hal itu akan terwujud dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal? Jawabannya adalah mustahil!, segala tontonan yang menjerumuskan generasi kepada perilaku amoral sudah sepatutnya dilawan, bukan hanya pada film “Dua Garis Biru”, melainkan produksi film secara umum. Karena kunci pembangunan negara ada pada manusianya. Mustahil apabila kita ingin mewujudkan generasi gemilang, namun masih saja sering disuguhkan tontonan yang menjerumuskan kepada prilaku amoral.

BACA JUGA  DERADIKALISASI MENYERANG AJARAN ISLAM DAN MEMBUNGKAM SIKAP KRITIS

Hal ini hanya akan terwujud dalam negara yang menjadikan keimanan kepada Allah sebagai pondasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan kata lain negara yang menerapkan aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam industri perfilman. Wallahu a’lam bi ash-shawab.


Bagikan