ASN yang Telah diPTDH Benarkah Akan Diaktifkan Kembali Oleh Pemerintah?

Anti Korupsi
Bagikan

Menpan RB, Syafruddin ketika rapat bersama dengan Korpri Nasional dan FMASN RI. (ist)

Sulbar99.com. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur dan atau Bupati di seluruh Indonesia benarkah akan diaktifkan kembali?. Hal ini menjadi pertanyaan bagi sejumlah ASN yang telah di PTDH oleh PPK, Rabu,29/5/2019. Pasalnya, Marwah ASN Pusat yang menaungi dan memperjuangkan nasib ASN yang diPTDH tengah berjuang meyakinkan pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak memberlakukan surut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pemberhentian ASN yang pernah terpidana kasus korupsi.

Peraturan pemerintah No 11 tahun 2017 tentang ASN dalam pasal 250 menyebutkan tentang pemberhentian ASN salah satunya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tanpa mempertimbangkan masa hukuman. Sedangkan Peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa ASN yang pernah dihukum penjara dua tahun ke atas diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasar peraturan tersebut di atas, ASN terpidana korupsi sebelum diberlakukannya PP no. 11 tahun 2017 masih sangat optimis aturan tersebut tidak diberlakukan surut.

BACA JUGA  ASN Mantan Tipikor Hukuman Dibawah Dua Tahun Berpeluang Tidak Dipecat

Keyakinan para ASN tersebut karena perjuangan Marwah ASN pusat dan daerah tidak henti-hentinya berjuang untuk mewujudkan agar para ASN dengan hukuman dibawah dua tahun dan tahun 2017 kebawah agar diaktifkan kembali menjadi ASN.  Berdasarkan data yang dikumpulkan marwah ASN Pusat melalui Marwah ASN provinsi, mereka yang dipidana dua tahun kebawah pada umumnya mereka yang melakukan pelanggaran administrasi tanpa menimbulkan kerugian negara.

BACA JUGA  Lagi, Kejaksaan Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi Dana Desa di Bone

Hingga saat ini, Seluruh ASN di Indonesia mengirimkan data putusan pengadilan mereka ke marwah ASN Pusat yang pada umumnya dihukum dua tahun kebawah dan tidak ada kerugian negara dalam putusan pengadilan.”Mereka hanya korban karena jabatannya sehingga dia harus bertandatangan, diibaratkan para ASN terpidana korupsi ini berada dalam kapal yang bocor akibat ulah pihak ketiga sehingga dia pun ikut tenggelam,” Ujar salah satu anggota Marwah ASN yang enggan disebut namanya.

Marwah ASN Nasional saat ini telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terkait tentang SKB tiga menteri yang diberlakukan surut sehingga ASN yang pernah terpidana korupsi bertahun-tahun sebelumnya pun tetap harus di PTDH. Dengan upaya tersebut, sejumlah ASN merasa yakin akan diaktifkan kembali.”Kita sudah dihukum badan dengan masuk penjara, nama baik hancur, dan akhirnya di PTDH Pula, kasihan benar nasibku, ” Ungkap ASN tersebut

BACA JUGA  Korupsi APK Sulbar, Terdakwa Divonis 4 Tahun dan Denda Rp 200 juta

Dengan demikian, peluang ASN yang inkrah putusan pengadilan sebelum PP No. 17 diundangkan yakni tanggal 30 Maret 2017 dan mereka yang dihukum dibawah dua tahun berpeluang diaktifkan kembali sebagai ASN.(IH)


Bagikan